Sembilan agenda prioritas pasangan Jkw-JK selaku capres-cawapres kala kampanye Pilpres tempo hari dinamakan Nawa Cita. Agenda yang fenomenal menyangkut 9 agenda prioritas untuk mewujudkan visi pasangan Jkw-JK yakni untuk “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Agenda yang
digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia
yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan.
Adapun sembilan agenda prioritas “Nawa Cita” tersebut terdiri : Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Kesembilan, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Memanfaatkan momentum 100 hari pemerintahan Jokowi, Nawa cita sebagai agenda prioritas yang digadang-gadang menjadi roadmap
pemerintahan patut lah diingatkan kembali akan urgensi prioritas
pemerintah tersebut. Agenda yang sesungguhnya dahsyat jika benar-benar
direalisasikan untuk masyarakat yang merindukannya. Ada ketakutan dari sementara orang bahwa bisa jadi para bawahan Presiden tidak bisa (baca: belum maksimal) menerjemahkan agenda tersebut dalam tugas pokok dan fungsi di kementerian seperti kata Nasir Jamil (FPKS) saat dihubungi ROL,
Selasa (27/1). Nasir menambahkan bahwa adapun cita-cita (Presiden) yang
diimplementasikan melalui tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) di
kementerian tampaknya belum semuanya berjalan lancar. Bahkan upaya
kementerian untuk merealisasikan nawacita presiden juga menurutnya belum
terlihat. Ia mencontohkan nawacita presiden yang salah satunya ingin
menegakkan hukum lebih tegas dan bermartabat. Namun ketika tidak
diterjemahkan dengan baik oleh lembaga-lembaga terkait justru menjadikan
penegakan hukum terlihat lemah. Karut marut KPK-POLRI contoh riil dan update atas kekacauan yang terjadi dengan segala konsekuensinya.
Kini semuanya kembali kepada Jokowi
selaku Presiden untuk memperbaiki niat dia memimpin 300 juta penduduk
Indonesia ke arah yang lebih benar untuk mengimplementasikan nawa cita.
Agenda besar dan prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Mumpung masih 100
hari kerja, belum 1 tahun memimpin. Saatnya meluruskan nawaitu-niat dia
sebagai pemimpin. Sebagai nahkoda besar bangsa ini. Sebagai orang yang
dinanti-nantikan kebijakan yang pro rakyat dan jangan sampai tersandera
kepentingan-kepentingan yang tidak jelas keberpihakannya. Sesungguhnya
memimpin juga tidak sekedar blusukan dan memastikan ‘rakyat sebentar
lagi juga selfie dengannya’ sebagaimana tag Jokowi adalah kita,
yang selalu yakin rakyat mendukungnya. Karena rakyat mendukung Jokowi
sebagai Presiden selama jelas keberpihakannya kepada rakyat. Bukan
karena vested interest atas saham orang-orang yang telah menaikkan Jokowi sebagai Presiden. Tabik.